WuryandariG, editor. Politik luar negeri Indonesia di tengah arus perubahan politik internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2011. Wuryandari G. Konsep negara kepulauan sebagai landasan kebijakan pembangunan di wilayah bertipologi kepulauan di Indonesia. Dalam: Makalah pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR RI dalam BankIndonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$420,7 miliar atau setara Rp6.016,01 triliun (kurs Rp14.300 per dolar AS) pada akhir Januari 2021. Konsep Debt to Service Ratio (DSR) DSR adalah rasio utang terhadap pendapatan3. Dalam konteks ini, berarti jumlah beban pembayaran bunga dan cicilan pokok ULN jangka Tentu ancaman itu dapat berasa dari dalam maupun luar negeri. Belakangan muncul berbagai terminologi; misalnya ancaman transnasional (lintas nasional) sebagai ancaman yang berasal dari luar negara dan bergema di dalam suatu negara. Pada prinsipnya, ancaman ini berasal dari luar tapal batas tetapi dapat menimbulkan masalah- NOKENPAPID – Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif selama ini dijalankan dengan berasaskan pada 3 landasan. Adapun 3 landasan politik luar negeri Indonesia itu meliputi, landasaan idiil atau ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Lantas, apa yang dimaksud landasan idiil, konstitusional, dan operasional politik MataKuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai sejarah, landasan politik luar negeri Indonesia serta bagaimana perkembangan implementasinya di beberapa masa pemerintahan di Indonesia. Ilmu Politik Internasional (Teori, Konsep dan Sistem), Ghalia Indonesia, 1984. 2. Konsepnyageopolitik Indonesia disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Selain itu hubungan geopolitik dan geostrategi terdapat dalam JURNALPEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME 3 No. 1 JANUARI 2018 ISSN PRINT : 2502-0900 ISSN ONLINE : 2502-2032 rangka mengantisipasi strategis luar negeri; d) Asas Kekeluargaan. Asas ini berisi sikap-sikap hidup Ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, yang didasarkan oleh Pancasila sebagai Asas landasan pemikiran atau Ideologi negara wajib menggunakan Islam, maka faktor inilah yang menjadi bagian terpenting dari sikap politik negara, berbeda pada asas sekularisme yang saat ini menjadi kuasa, semua hal yang berhubungan dengan negara lain tentu harus berdasarkan syariat Islam. Tujuan, Ideologi sangat berpengaruh terhadap tujuan K41OsHa. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO Disusun Oleh Ratu Bernessa Effendi 20200510224 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Sesuai dengan Rencana Strategi Politik Luar Negeri Indonesia 1948-1988, tertulis definisi bahwasanya politik luar negeri secara spesifik dan khusus merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan nasional dalam dunia internasional. Dalam prakteknya, politik luar negeri adalah ketika Negara melakukan kerja sama dengan berbagai Negara lainnya. Perkembangannya ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karenanya setiap era memiliki kualitas politik luar negeri yang berbeda. Tak hanya itu, politik luar negeri juga dipengaruhi oleh pertimbangan domestik dan juga yang perlu digarisbawahi adalah perilaku Negara lain. Oleh karenanya, untuk mendapatkan feedback yang baik, Indonesia harus menciptakan citra baik di mata dunia. Dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tentu banyak peningkatan baik dalam negeri maupun berbagai kebijakan politik luar negerinya. Terlepas dari hal-hal tersebut tentu banyak terjadi kendala dan permasalahan. Untuk itu nantinya akan dibahas secara merinci segala peningkatan dan pencapaian beserta penurunan kualotas lengkap dengan faktor-faktornya. Melihat Indonesia saat ini sedang dalam masa yang cukup berjaya walaupun Indonesia sedang berada di tengah jalan perjuangan bangkit dari keterpurukan akibat pandemic global Covid-19. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah makalah ini adalah sebagai berikut 1. Apa landasan politik luar negeri Presiden Jokowi? 2. Apa strategi Presiden Jokowi dalam menjalankan politik luar negeri? Tujuan Makalah ini ditulis untuk menganalisis bagaimana dinamika politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. BAB II PEMBAHASAN Landasan & Karakter Politik Luar Negeri Indonesia di Era Presiden Joko Widodo Dalam melaksanakan politik luar negeri, tentunya Negara memiliki suatu landasan dalam prakteknya. Landasan ini diperlukan agar tau arah gerak yang dibutuhkan dalam proses pencapaian dan pelaksanaannya. Terdapat tiga landasan politik luar negeri Indonesia, sebagai berikut 1. Landasan Ideal Yang dimaksud dengan landasan ideal adalah Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. 2. Landasan Konstitusional Yang dimaksud secara konstitusional adalah Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-1 dan 4. 3. Landasan Operasional Dalam landasan operasional adalah Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Setelah memahami berbagai landasan tersebut, perlu diketahui bahwa di balik landasan operasionalnya, Indonesia memiliki karakter politik luar negeri yang berbasis bebas aktif yang pada eranya diperkenalkan oleh bapak Moh. Hatta. Karakter bebas aktif cenderung menjadikan Indonesia lebih berani dalam memutuskan berbagai kebijakan mandiri dan dapat berperan aktif di kancah internasional dalam bermitra dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya. Wargi, 2021 Tahun ke tahun, era ke era, silih berganti pemerintahan Indonesia, politik luar negeri Indonesia selalu dibayangi oleh landasan politik bebas-aktif. Begitupun dengan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang masih berbasis bebas-aktif dalam kebijakan politik luar negerinya. Secara tegas Presiden Joko Widodo menyatakan dalam pidato perdana pasca pelantikan lalu bahwa dalam pemerintahannya ke depan Indonesia akan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang berdasarkan pada kepentingan nasional dan ketertiban dunia. Fondasi bebas aktif ini tentu akan adaptif menyesuaikan pada era kontemporer saat ini. Maksum, 2015 Strategi Presiden Joko Widodo Dalam Menjalankan Politik Luar Negeri Indonesia Untuk mencapai kepentingan nasional tentu diperlukan berbagai strategi dalam mengatur kebijakan politik luar negeri. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, terdapat beberapa rumusan strategi politik luar negeri yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo, hal ini disebut dengan prioritas politik luar negeri 4+1. Empat poin tersebut di antaranya adalah 1. Penguatan Diplomasi Ekonomi Faktor ekonomi memang salah satu faktor yang sangat kuat saat ini. Oleh karenanya diplomasi ekonomi harus dilakukan agar tercapai kepentingan nasional melalui berbagai kerjasama bilateral dan multilateral. 2. Diplomasi Perlindungan Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan. 3. Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan Untuk mencapai kepentingan nasional melalui politik luar negeri, maka bangsa Indonesia harus berdaulat untuk menunjukkan citra baik di mata dunia. 4. Peningkatan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Mata Dunia Indonesia harus mampu berkontribusi secara maksimal dalam berbagai agenda internasional untuk menunjukkan citra positif di mata kancah internasional. Kemudian pada poin +1 adalah sebagai berikut 5. Penguatan Infrastruktur Diplomasi Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri Indonesia berwenang untuk melaksanakan penguatan infrastruktur diplomasi. Wargi, 2021 Dengan berbagai strategi tersebut tentu dapat meningkatkan politik luar negeri Indonesia, hal ini dapat dilihat dari berbagai pencapaian Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat ini Indonesia mampu menjalin kerja sama dengan berbagai Negara, tak hanya itu, salah satu pencapaian terbesar lainnya adalah untuk pertama kalinya Indonesia berkesempatan menjabat sebagai presidensi G-20 selama satu tahun. Yang artinya Indonesia telah mampu mengimplementasikan strategi yang telah dirancang dengan sebaik mungkin sehingga mewujudkan kepercayaan kancah Internasional terhadap Indonesia. Dari kesempatan ini, Indonesia harus memanfaatkan peluang secara maksimal dan juga harus tetap berhati-hati dalam mengambil langkah dan keputusan sehingga tidak menjadi boomerang bagi Indonesia. BAB III KESIMPULAN Dinamika politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terlaksana dengan baik serta mengalami berbagai peningkatan dan pencapaian luar biasa. Salah satunya adalah dengan terpilihnya Indonesia sebagai presidensi G20. Hal tersebut tidak terlepas dari rumusan strategi yang terlaksana dengan baik. Poin-poin rumusan strategi yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dan harus terlaksana secara seirama. Dalam pelaksanaan poin rumusan strategi tersebut, tentunya perlu disesuaikan dengan landasan-landasan yang ada, yaitu landasan ideal, konstitusional, dan operasional. Landasan tersebut menjadi penting agar apa yang diusahakan dan diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional. Landasan tersebut memiliki basis karakter yang tak pernah luput dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di era demi era, yaitu bersifat bebas aktif. DAFTAR PUSTAKA Maksum, A. 2015. Poros Maritim dan Politik Luar Negeri Jokowi. Andalas Journal of International Studies, 1-26. Wargi, S. 2021. KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA PADA ERA JOKOWI. Indonesian Journal of International Relations, 321-339. ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication. Ali MaksumThis article discusses the President Joko Widodo‟s poros maritim dunia or global maritime axis and the Indonesian foreign policy. This policy optimistically to strengthen Indonesia‟s maritime capability and also to reviving the country as maritime super power as in the early history. Once Joko Widodo seizes the mandate after his dramatic victory in the last presidential election 2014, political polarization becomes a serious challenge to his administration. Yet, at the same time he obtained a huge international attention. Thus, this article attempt to understand Joko Widodo‟s maritime policy from foreign policy perspective. Basically, foreign policy is determined by two factors namely international and domestic. To be more systematic, this article divided into five sections introduction, maritime axis and Jokowi‟s foreign policy, maritime axis and domestic politics, maritime axis and neighboring countries, and conclusion - Peran Indonesia dalam hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Indonesia menerapkan politik luar negeri yang dimaksud dengan bebas aktif bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam menentukan sikap terhadap permasalahan internasional. Dalam menjalankan politik luar negeri yang berprinsip bebas aktif, Indonesia berasaskan pada tiga landasan. Tiga landasan politik luar negeri Indonesia adalah landasan idiil, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Baca juga Politik Luar Negeri Indonesa, Politik Bebas Aktif Landasan Idiil Landasan idiil politik luar negeri adalah sebuah dasar dari bentuk ideologi suatu negara dalam menjalin hubungan internasional. Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Pancasila telah menjadi ideologi negara yang merupakan pedoman hidup bangsa. Maka, dalam membentuk kebijakan luar negeri harus berlandaskan kelima prinsip Pancasila. Penerapan kelima prinsip tersebut adalah Prinsip Ketuhanan Negara Indonesia menjalankan pemerintahan, termasuk dalam menjalin hubungan dengan luar negeri berdasarkan prinsip ketuhanan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Prinsip Kemanusiaan Prinsip kemanusiaan menunjukkan persamaan derajat seluruh manusia tanpa membedakan status sosial, jabatan dan unsur lainnya. Sehingga, segala bentuk penindasan yang ada harus ditolak. Prinsip Persatuan Segala bentuk upaya untuk mempertahankan persatuan, perdamaian, dan keselarasan masyarakat, serta membangun pertahanan dan kesatuan. Prinsip Demokrasi Bentuk kebijakan yang mampu memecahkan masalah dan mampu menghadapi masa depan bersama-sama dengan bekerjasama, saling membantu, dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip Keadilan Upaya mengedepankan prinsip keadilan untuk kesejahteraan dan perdamaian seluruh rakyat Indonesia. Landasan Konstitusional Landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara yang bekerjasama dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar atau UUD yang tercantum dalam alinea pertama dan keempat pembukaan UUD 1945. Alinea pertama yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan. Alinea keempat menyatakan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, terdapat juga dalam pasal 11 UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Baca juga Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia Landasan Operasional Landasan operasional adalah sebuah landasan yang dipakai untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia mencakup semua wujud kebijakan luar negeri Indonesia yang memiliki basis operasional. Basis operasional atau komponen landasan operasional meliputi Undang-undang atau UU nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. UU Nomor 24 Tahun 2000 yang mengatur tentang segala bentuk perjanjian internasional. UU Nomor 25 Tahun 2004 mengenai sistem di dalam perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya langkah-langkah untuk mencapai kemajuan. Kebijakan Menteri Luar Negeri Kebijakan Presiden berkaitan dengan hubungan luar negeri. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia sifatnya dinamis karena mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintahan pada masanya. Referensi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Setiawan, Asep. 2012. Politik Luar Negeri Indonesia. Yogyakarta Leutikaprio Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.